MENGEVALUASI BERBAGAI SISTEM PEMERINTAHAN

Pengertian:

Sistem:

1. Susunan kesatuan dari bagian-bagian yang membentuk atau menghasilkan

satu kesatuan yang menyeluruh.

2. sekelompok bagian yang bekerjasama untuk mewujudkan suatu maksud tertentu

Pemerintah:

arti sempit : presiden dan aparaturnya (eksekutif)

arti luas : semua lembaga negara ( eksekutif, legislative, yudikatif)

Jadi Pemerintahan : sebuah badan yang memiliki institusi –institusi legal dan politik dengan

tugas utama untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat

dalam sebuah negara dan hubungan antar negara tersebut dengan negara lain

Macam-macam istilah yang perlu diketahui:

Bentuk negara, ada 2 yaitu:

1. Kesatuan

Bentuk negara yang pada dasarnya bersifat tunggal, tidak terpecah-pecah. Kemudian

untuk mengelola negara maka wilayah negara itu dibagi-bagi menjadi bagian yang lebih

kecil dan disebut dengan provinsi. Kewenangan provinsi sebatas dan seluas

kewenangan yang diberikan pusat

2. Serikat

Pada awalnya merupakan sebuah negara yang berdiri sendiri, kemudian masing-

masing menggabungkan diri menjadi sebuah negara yang besar. Status negara

berubah menjadi negara bagian. Agar pemerintah usat mempunyai kekuasaan maka

negara bagian menyerahkan kekuasaan keluar (luar negeri), mata uang dan

pertahanan kepada pusat. Sedangkan kekuasaan kedalam tetap dipegang sendiri.

Bentuk pemerintahan ada 2, yaitu:

1. Republik

Apabila pemimpin dipilih lewat proses pemilu dengan kekuasaan dibatasi waktu.

2. Kerajaan/Monarki

Apabila pemimpin diangkat secara turun temurun dengan masa jabatan seumur hidup

Sistem pemerintahan ada 2, yaitu :

1. Presidensial, dengan cirri-ciri sbb:

- kekuasaan pemerintahan tertinggi di tangan presiden

- kekuasan eksekutif sejajar dengan legislative

- presiden memegang kekuasaan rangkap sebagai kepala pemerintahan dan kep negara

- menteri bertanggungjawab dan diangkat oleh presiden

-presiden berkuasa selama periode waktu tertentu sampai habis batas waktunya

Jika mengacu system ini maka presiden berkuasa sampai habis masa kerjanyadan tidak bisa dijatuhkan

2. Parlementer, dengan cirri-ciri sbb:

- kekuasaan pemerintahan negara dipegang sepenuhnya oleh parlemen,segala

kebijakan negara ditentikan oleh parlemen kedudukan kepala negara (pres, raja)

hanya sebagai simbul dan tidak dapat diganggu gugat

- kekuasaan legislatif berada di atas eksekutif

- karena parlemen adalah pemegang legislative, maka untuk kekuasaan memerintah

diserahkan kepada PM yang kemudian membentuk cabinet.

- para menteri diangkat dan bertanggungjawab kepada parlemen, PM menjadi penguasa

berdasarkan kebijakan dari parlemen

Perbandingan system Presidensial di Amerika Serikat dengan di Indonesia

No	USA	Indonesia
1	Menganut trias politika murni (pemisahan kekuasaan)	Menganut asas trias politika modifikasi (pembagian kekuasaan)
2	Mempunyai lembaga legislative bicameral	Unicameral
3	Lembaga legislative (konggres) bisa menjatuhkan presiden	DPR hanya bisa rekomendasi untuk minta pertanggungjawaban presiden
4	Dikenal impeachment	Tidak ada
5	Presiden punya hak veto terhadap keputusan konggres	Tidak punya
6	Hanya mengenal dwi partai	Multi partai
7	Presiden dipilih oleh badan pemilih (electoral college)	Presiden dipilih oleh rakyat lewat pemilu

Keunggulan dan kelemahan model presidensial adalah :

No	Keunggulan	Kelemahan
1	Kedudukannya kuat karena mendapat mandat langsung dari rakyat lewat pemilu	Rawan terjadinya pemerintahan yang otoriter
2	Karena presiden sulit dijatuhkan membuat Negara lebih stabil	Suara rakyat tidak begitu berpengaruh terhadap pemerintahan

Keunggulan dan kelemahan model parlementer adalah :

	Keunggulan	Kelemahan
1	Pengaruh rakyat terhadap politik negara sangat besar	Kondisi negara labil sehingga pembangunan bisa terganggu
2	Pemerintah akan bekerja lebih professional agar tidak dijatuhkan oleh parlemen	sering jatuh bagunnya cabinet karena mosi tidak percaya parlemen memicu terjadinya krisis kabinet
3	Model ini prinsip-prinsip demokrasi benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik	Sering memicu terjadinya kerawanan karena seringnya terjadi protes dari rakyat

Sistem pemerintahan Semi Presidensial

Sistem ini merupakan gabungan dari model presidensial dengan parlementer. Disebut juga dengan istilah quasi presidensial(quasi Parlementer). Artinya system pemerintahan dimana perdana menteri dan presiden sama-sama aktif dalam menjalankan pemerintahan negara sehari-hari.

Dalam system ini cabinet (dewan menteri) diangkat oleh presiden tapi bertanggungjawab kepada parlemen. Cabinet ini dapat dibubarkan melalui mosi tidak percaya oleh parlemen. Mengenai pembagian kekuasaan diantara keduanya (PM dan Pres) sangat berfariasi dan tergantung dari pengaturan konstitusi negaranya. Contoh model ini : Perancis, Finlandia, Portugal dll.

Praktek System Pemerintahan Parlementer.

Bagi negara-negara penganut parlementer umumnya mengikuti model Inggris atau non Inggris/eropa barat yang biasanya mengadopsi model Spanyol dan Jerman. Secara umum perbedaannya sebagai berikut :

	Model Inggris	Model eropa barat ( Spanyol – Jerman)
1	Lebih mementingkan perdebatan formal dan serius di parlemen.	Perdebatan lebih moderat, menekankan pentingnya lobi diluar sidang resmi
2	Menekankan pentingnya sidang paripurna parlemen dibanding sidang komisi	Lebih menekankan sidang komite dimana terjadi perdebatan mengenai isu kebijakan-kebijakan tertentu. Sidang paripurna kurang diberi tempat
3	Anggota parlemen dipilih langsung dalam pemilu	Anggota parlemen dipilih berdasarkan daftar yang disodorkan partai politik. Rakyat memilih parpol dan parpol akan menentukan wakilnya berdasar urutan nama calon yang sudah ditentukan sebelumnya

Penerapan System Pemerintahan di Indonesia

Indonesia pernah mengalami penggunaan UUD sebanyak 3x yaitu UUD 45, UUD RIS 49 dan UUD S 50. Sistem pemerintahan yang dianut berdasarkan ketiga UUD tersebut berbeda. Jika UUD 45 menekankan bentuk presidensial maka dalam kedua UUD yang lain menggunakan bentuk parlementer semu (quasi parlementer). Berikut perbedaan antara parlementer yang asli dengan yang diterapkan di Indonesia:

No	Jenis perbandingan	Parlementer asli	UUD RIS 49	UUD S 50
1	Waktu pemakaian	-	27/12 ‘49 – 17/8 ‘50	17/8’50 – 5/7 ‘59
2	Keberadaan PM	Diangkat parlemen	Diangkat presiden	Idem
3	Kedudukan penguasa	Pres sbg kep negara, PM sbg kep pemerintahan	Presiden ikut campur dalam pemerintahan, mencampuri tgs PM	Idem
4	Pembentuk cabinet	Parlemen	Cabnet Dibentuk pres	Idem
5	Pertanggungjawaban menteri	Langsung ke parlemen	Ke parlemen tapi lewat presiden	Idem
6	Pengaruh parlemen di pemerintah	Mutlak	Kecil karena adanya campur tangan pres	Idem